a-journey, a-dot

Seperti diberitakan Kompas, 7 Agustus 2007 bahwa Pilkada DKI sangat mahal. Sumbangan untuk kedua calon mencapai lebih dari 92 milyar. Ini belum termasuk biaya-biaya siluman yang mungkin saja beredar entah hari-hari belakangan ini atau masa datang saat gubernur terpilih menjalani masa jabatannya.

Mudah-mudahan penulis salah, tapi melihat isi kampanye, track record kedua kandidat dan sistem yang ada sekarang ini, maka kesimpulan sementara adalah cukup sulit bagi gubernur baru untuk memperbaiki Jakarta secara signifikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini diperlukan sosok yang jenius dalam tata kelola pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, skill kepemimpinan yang tinggi, keberpihakan yang nyata dan proporsional pada seluruh lapisan masyarakat, serta memiliki otoritas yang cukup kuat (untuk tidak mudah berkompromi tapi dapat  bekerja sama) di lingkungan politik daerah maupun nasional. Selain timing dan kesempatan yang tepat dalam membuat perubahan. Bayangkan jika kepala daerah disibukan dengan bencana misalnya, maka akan sulit untuk merealisasikan program-program perbaikan daerah.

Technorati Tags: politics, urban

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang
kritikal dalam masa kampanye ini: apa kedua cagub menyadari
kekurangan-kekurangan dirinya telah berusaha maksimal untuk mengisi
kekurangan-kekurangannya terhadap kriteria ideal tersebut? Apa cagub
telah berusaha mengenali dan mengevaluasi permasalahan kota dari
berbagai sisi dengan bantuan dan masukan berbagai institusi formal
maupun nonformal? Penulis khawatir bukanlah itu yang menjadi fokus para
cagub tetapi bagaimana mempesona masyarakat dengan jargon-jargon dan
strategi periklanan yang masif, dimana popularitas menjadi barometer
kesuksesan dalam pemilihan. Tidak ada yang salah dengan jargon-jargon
dan popularitas, karena tanpa popularitas maka dukungan akan melemah.
Tapi permasalahannya adalah harga yang dibayar untuk meningkatkan
popularitas tersebut sangatlah mahal karena popularitas berarti
mengekspose kepada publik melalui media-media komersial yang sangat
mahal. Dan akan dirasa lebih mahal lagi jika aspek-aspek yang
seharusnya dilakukan tidak menjadi fokus dalam persiapan kampanye
maupun pada saat kampanye.

Penulis pernah menyaksikan bagaimana calon kepala daerah di negara
lain menghabiskan sebagian waktunya untuk mendiskusikan isu-isu dan
topik-topik pemerintahan, ekonomi dan budaya bersama insitusi-insitusi
terkait baik yang formal maupun non-formal, kemudian dipublikasikan
kepada masyarakat secara sistematis. Dalam masyarakat yang
partisipatif, maka proses ini menjadi snowball bagi pengembangan dan pendidikan politik bagi semua, diluar masalah kemenangan calon tersebut.

Para kandidat pasti telah mengevaluasi setiap opsi strategi
pemenangan pemilu bersama tim suksesnya. Penulis khawatir bahwa semua
strategi itu 90% hanya berkisar pada bagaimana mempopulerkan dirinya.
Kandidat dalam tuntutan tersebut serta waktu yang pendek, tidak punya
cukup waktu untuk menginventaris masalah mulai dari yang mendasar
sampai yang mendesak, dan mengkristalisasikannya dalam paket kebijakan
yang ditawarkan. Hal pertama, Apa para kandidat tahu akar masalah yang
ada atau mempunyai otoritas/kemampuan untuk mengenali hal tersebut?
Dalam tulisan di Kompas pada awal Agustus oleh F.Budi Hardiman,
dijabarkan bagaimana kebijakan spasial dan sosial masih merupakan
makhluk asing bagi birokrat kota. Pertumbuhan dan peradaban kota
bukanlah semata-mata mengikuti logika pemilik modal yang pada
gilirannya mengikuti logika konsumtif warga kota. Jakarta dan kota-kota
di Indonesia bukanlah Las Vegas, yang memang didesain untuk itu, tapi
kota ini milik semua, termasuk bagi sektor informal serta penduduk liar
dari daerah lain yang mencari makan di metropolitan ini. Apa para
kandidat punya kemampuan dan strategi untuk independen terhadap
tuntutan ekonomi dan politik yang menjadi pressure sekaligus
godaan untuk tidak independen demi kemudahan dalam pelaksanaan
tugasnya? Sangat wajar jika ada pendapat yang mengkhawatirkan jika
setelah menang pilkada maka salah satu cagub ini harus memuaskan
seluruh partai yang sudah mendukungnya. Tidak ada yang salah dengan
logika demokrasi tersebut, tapi masalahnya saat ini, kita sedang
dilanda krisis kepercayaan terhadap partai politik, dimana batas antara
kepentingan partai/pribadi dan kepentingan publik sangatlah rancu,
ditambah politik uang yang membuat biaya politik menjadi tinggi.

Gubernur ideal adalah mimpi pada saat ini. Uang sudah terlanjur
dihabiskan untuk mendongkrak popularitas tanpa ada visi yang jelas dari
para kandidat. Waktu 5 tahun akan sangat singkat bagi masyarakat yang
dengan mudah melupakan jargon-jargon kampanye ditengah himpitan
kesulitan hidup sehari-hari. Akan tetapi waktu 5 tahun akan sangat
berarti jika gubernur terpilih mau secara tulus ikhlas bersikap tidak
sok pintar, apriori, secara tulus dan bersahabat mendengarkan semua
institusi yang ada dimasyarakat (tidak hanya mendengar tuntutan
petinggi-petinggi partai), kemudian berusaha maksimal untuk bekerja
dengan bersih tanpa kepentingan ekonomi dan politik yang berlebihan dan
kotor sehingga dapat lebih independen dalam pengelolaan pemerintahan.
Para Cagub tidak takut untuk maju walau mereka tahu bahwa mereka
bukanlah sosok yang ideal, tapi juga jangan takut untuk mundur jika
setelah anda bekerja keras dengan tulus, anda harus mundur karena
menolak berkompromi atas kepentingan pribadi partai atau pemilik modal
atau apapun. Biaya yang anda keluarkan dan anda dapatkan dari
sumbangan-sumbangan adalah untuk diabdikan bagi masyarakat dan kota
Jakarta, bukan untuk pemberi sumbangan. Pilkada boleh mahal, asal
investasi yang anda tanamkan tersebut diabdikan bagi kemaslahatan
kehidupan sosial ekonomi dan budaya warganya. Perjalanan belumlah
dimulai, tidak ada kata terlambat, sama sekali tidak….Selamat untuk
Gubernur terpilih, anda mendapat kehormatan dan kesempatan untuk
membuat fondasi suatu kota yang lebih beradab dan bukan kota yang
berwajah dingin, keras dan korup.